INILAHCOM, Jakarta - Komplikasi Penyakit Ginjal Kronik tidak hanya membutuhkan biaya perawatan mahal tetapi risiko kematian juga tinggi. .
Terapi untuk gagal ginjal kronik meliputi transplantasi ginjal, hemodialisis (HD) dan Continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) atau sering disebut peritoneal dialisis saja.
Dengan metode peritoneal dialisis atau cuci darah sendiri dalam perut, pasien melakukan cuci darah secara mandiri dan tidak perlu ke rumah sakit.
Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melakukan kerjasama dengan Fresenius Medical Care (FMC), sebagai program CSR. Berupa edukasi ginjal pada anak sekolah, edukasi tatalaksana pada dokter dan perawat, dan edukasi mengenai peritoneal dialysis.
Data antara Januari 2014-Desember 2015 menunjukkan, jumlah pasien Penyakit Ginjal Tahap Akhir mencapai lebih dari 5 juta (4.5 juta rawat jalan dan lebih dari 600 ribu rawat inap. Total klaim biaya perawatan HD mencapai 7,6 triliun, sejak awal BPJS (2014) sampai 2016.
"Dari kajian ekonomi kesehatan, ada isu yang disoroti terkait tingginya pasien gagal ginjal kronik yang menjalani dialisis, ke mana dana hemodialisa ini mengalir paling banyak, ke pemasok alat-alat dan cairan dialisis atau ke penyedia layanan dialisis (klinik dan rumah sakit)?" kata Prof. Budi Hidayat Ketua CHEPS FKMI UI saat ditemui di Kemenkes RI, Jakarta, Kamis,(08/03/2018).
Hasil beberapa kajian menunjukkan CAPD sebenarnya lebih cost efektif dibandingkan HD. Selain itu kualitas hidup pasien yang menjalani CAPD umumnya lebih baik, dan tidak membutuhkan klinik atau sarana khusus.
"Tetapi faktanya berbeda. Di Indonesia, baru 2 persen pasien gagal ginjal yang sudah menggunakan CAPD (data tahun 2016)," tambahnya.
Data BPJS Januari-Desember 2016 menunjukkan baru 18.597 peserta CAPD dengan total biaya 98,7 miliar. Jauh dibandingkan pasien HD yang mencapai 3,1 juta orang dengan total biaya 3,1 triliun rupiah. (tka)
Read more...
0 Response to "Penyakit Ginjal Kronik Sedot Dana BPJS"
Posting Komentar